Adc Gubernur Riau Dipanggil KPK Terkait Rasuah Abdul Wahid

JAKARTA: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan pemerasan, permintaan hadiah atau janji di Pemprov Riau. Sebanyak tiga saksi dipanggil penyidik, hari ini, Senin, 13 April 2026.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin, 13 April 2026.

Tiga saksi yang dipanggil yakni Plt Inspektur Daerah Riau Agus Rianto (AR), Tenaga Ahli Gubernur Riau Tata Maulana (TM), dan Adc Gubernur Riau Dahri Iskandar (DI). KPK berharap mereka kooperatif.

Gubernur nonaktif Riau Abdul Wahid sudah menjalani sidang perdana terkait kasus dugaan rasuah terkait anggaran proyek di Provinsi Riau alias perkara jatah preman. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa, Abdul Wahid cs diduga menerima uang rasuah sampai Rp3,5 miliar.

“(Telah) memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya, yaitu memberikan uang sebesar Rp1,8 miliar, sebesar Rp1 miliar, dan sebesar Rp750 juta,” kata jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK, dalam surat dakwaan yang dikutip pada Jumat, 27 Maret 2026.

Uang itu diberikan oleh sejumlah pejabat di Pemerintahan Provinsi Riau. Dalam kasus ini, Abdul Wahid melakukan rasuah jatah reman bersama dengan Kepala Dinas PUPRPKPP Riau Muh Arief Setiawan, Tenaga Ahli Gubnernur Riau Dani M NUrsalam, dan Ajudan Pribadi Marjani.

“Turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya,” ujar jaksa. **

 

sumber: metrotv