APBD Rendah, Wako Berharap Peran Serta Pemprov Riau Ikut Memajukan Dumai

SOROTLENSA, DUMAI – Wali Kota Dumai, Drs H Zulkifli As MSi mengakui jika anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2018 yang ditargetkan mengalami penurunan sebesar 7,08 persen.
Sehingga pemerintah harus menyusun strategi dalam membelanjakan anggaran yang sudah ditetapkan.
Dimana APBD 2018 disetujui sebesar Rp1.065.179.815.609 melalui hasil rapat paripurna yang digunakan untuk belanja langsung maupun tidak langsung.
Menurutnya dibandingkan dengan target pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp1.146.311.672.688,55, ini berarti mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp81.131.857.079,55 atau 7,08 persen.
Padahal pemerintah telah menitik beratkan pada kesesuaian antar kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA PPAS)  yang diusulkan dalam rancangan perda (raperda) tentang APBD Kota Dumai tahun anggaran 2018.
“Dengan komposisi, pendapatan daerah pada Ranperda APBD tahun anggaran 2018 memang ditargetkan sebesar RpP1.065.179.815.609.00,”jelas Zul As sapaan akrabnya.
Sementara pada Ranperda APBD tahun anggaran 2018 Kota Dumai, dijelaskannya mulai dari pendapatan daerah yang terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp245.309.400.186 dengan meliputi pendapatan pajak daerah sebesar Rp117.586.537.699, hasil retribusi daerah Rp38.033.028.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp6.705.426.187, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp83.014.408.300.
Untuk belanja daerah sendiri terdiri dari belanja tidak langsung, dengan rincian belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan keuangan provinsi dan belanja tidak terduga senilai Rp505.070.227.369
Sedangkan belanja langsung sebesar Rp560.109.588.240 dengan rincian belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.
Sebagai daerah yang terletak di pesisir Provinsi Riau dan banyak dikelilingi perusahaan industri raksasa ternyata hal itu belum bisa mempengaruhi peningkatan bagi APBD.
Sehingga ia berharap agar Provinsi Riau ikut berperan dalam pembangunan fisik maupun non fisik.
“Supaya bisa dirasakan langsung kesejahteraannya oleh masyarakat, maka dari itu kami untuk saat ini memaksimalkan anggaran yang ada,”harapnya menutup, Jumat (27/7/18).(red/gnc)