DPRD Riau Bentuk Pansus, Bidik Peningkatan PAD Riau dari Rp 4,9 T ke Rp 5,2 T

PEKANBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mengambil langkah inisiatif strategis dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah.

Pembentukan Pansus ini didorong oleh upaya mendesak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau secara maksimal, yang diharapkan dapat memperkuat kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.

Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah ini dipimpin oleh Abdullah, yang merupakan anggota Komisi III DPRD Riau. Sebagai Ketua Pansus, Abdullah menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau sebetulnya telah menaikkan target PAD dalam anggaran terbaru. Target PAD sebelumnya sebesar Rp 4,9 triliun ditingkatkan menjadi sekitar Rp 5,2 triliun, menandakan peningkatan target sebesar Rp 300 miliar.

“Jadi sebetulnya, dengan target ini harapan kita itu makin lebih baik,” ujar Abdullah pada Kamis (27/11/2025).

Namun, ia segera menyoroti adanya tantangan serius yang berpotensi menggagalkan target tersebut. Tantangan utama, menurutnya, adalah adanya penurunan kinerja di sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Abdullah menjelaskan bahwa penurunan pendapatan dari BUMD, ditambah dengan persoalan aset, membuat peningkatan target sebesar Rp 300 miliar tersebut menjadi tidak tercapai sepenuhnya. Ia juga menambahkan bahwa saat ini seluruh aset yang dimiliki oleh Provinsi Riau cenderung menjadi beban APBD, alih-alih menjadi sumber pendapatan.

“Ini pekerjaannya akan banyak sekali dan akan maraton juga,” tegasnya.

Pansus bertekad untuk bekerja keras, meneliti satu per satu potensi pendapatan daerah termasuk BUMD, yang merupakan sasaran utama untuk mendongkrak PAD. Peningkatan APBD yang lebih baik diharapkan dapat memaksimalkan program-program pembangunan untuk masyarakat.

Anggota Komisi III ini juga mengungkapkan kritik terhadap eksekusi rekomendasi yang selama ini telah diberikan DPRD kepada pemerintah. Meskipun berbagai masukan dan saran, termasuk terkait potensi Pajak Air Permukaan, sudah berulang kali disampaikan, implementasi di lapangan selalu tidak sesuai harapan.

“Dan itu menjadi persoalan selama ini,” ungkap Abdullah.

Oleh karena itu, Abdullah menegaskan bahwa kunci untuk meningkatkan PAD adalah dengan memiliki data yang lebih akurat. Pansus akan fokus pada perolehan data produksi yang rinci dari seluruh perusahaan di Riau. Data produksi ini penting untuk mengukur potensi riil, seperti potensi air permukaan, yang dapat dipajaki.

“Jadi kan bicara database, seluruh data ini Pansus harus punya, yang kemudian menjadi rekomendasi, sehingga rekomendasi ini kuat by data,” pungkas Abdullah. Dengan rekomendasi yang berbasis data kuat, diharapkan eksekusi oleh Pemerintah Provinsi Riau dapat lebih efektif dan akuntabel, sehingga target PAD sebesar Rp 5,2 triliun dapat tercapai.**