Dukung Hilirisasi Nasional, Riau Siap Kembangkan Pabrik Sagu dan Kelapa

PEKANBARU – Gubernur Riau Abdul Wahid mengambil langkah nyata dalam mendukung hilirisasi sektor pertanian daerah, salah satunya dengan mendorong pembangunan pabrik pengolahan sagu dan kelapa. Isu ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Hilirisasi Komoditas Perkebunan yang berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Pertanian.

Rakornas tersebut digelar beberapa hari lalu di Jakarta, Senin (22/9/25), dengan tujuan mendorong percepatan hilirisasi komoditas unggulan nasional guna meningkatkan nilai tambah, daya saing, serta kesejahteraan petani. Kehadiran para kepala daerah mempertegas dukungan terhadap kebijakan hilirisasi nasional.

Abdul Wahid menyampaikan bahwa dalam rapat itu ia membahas berbagai hal, termasuk rencana pendirian pabrik pengolahan kelapa dan sagu di Riau. Selain itu, sektor tanaman pangan juga menjadi bagian dari diskusi.

“Insyaallah kita terus bergerak untuk meningkatkan hasil produksi petani dan nilai jual produk pertanian. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Abdul Wahid, Rabu (24/9/2025).

Ia menambahkan bahwa dukungan dari Kementerian Pertanian telah disampaikan langsung dalam rapat. Menurutnya, kementerian berkomitmen menghadirkan berbagai pihak yang diperlukan untuk membangun pabrik sagu dan kelapa di Riau.

Pabrik tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah industri terhadap hasil pertanian lokal. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat hilirisasi komoditas daerah.

Abdul Wahid juga menyampaikan bahwa akan ada rapat lanjutan khusus untuk menyiapkan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL). Ini dilakukan agar rencana tersebut dapat segera diterapkan di lapangan.

“Ada orangnya, lahannya, dan lokasi pembangunan pabrik. Insyaallah semua berjalan sesuai rencana,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rakornas ini diharapkan menjadi momentum percepatan transformasi sektor perkebunan daerah serta membuka peluang investasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.**