KPPG Pekanbaru: 586.074 Anak di Riau Telah Terima Program MBG

PEKANBARU – Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru saat ini terus menggesa realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Riau. Hingga saat ini, sudah terdapat 251 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang berdiri di Riau.

Kepala KPPG Pekanbaru Dr Syartiwidya mengatakan, untuk di provinsi ditargetkan akan ada 667 SPPG. Dari target tersebut, sudah ada 251 dapur SPPG yang telah dibangun, namun dari jumlah tersebut baru 180 SPPG yang sudah beroperasi penuh dan 71 diantaranya masih menunggu penerbitan Virtual Account (VA) sebelum dapat beroperasi.

“Untuk jumlah penerima manfaat MBG di Riau sendiri telah mencapai 586.074 orang, tersebar di 2.422 sekolah mulai dari tingkat PAUD hingga SMA, termasuk Sekolah Luar Biasa (SLB),” katanya.

Selain telah banyaknya penerima program ini. Melalui program pemerintah ini juga telah menggerakkan perekonomian di daerah, karena perputaran uang melalui program ini juga cukup besar di daerah.

“Secara estimatif, jika satu dapur melayani 3.000 penerima manfaat, maka setiap dapur dapat menerima dana sekitar Rp450 juta per dua pekan, mencakup biaya bahan makanan, operasional, dan sewa tempat,” katanya.

Dengan demikian, potensi perputaran dana MBG di Riau bisa mencapai Rp81 miliar setiap dua pekan. Hal ini menjadikannya program dengan efek terhadap perekonomian daerah.

Program ini juga memberikan dampak besar terhadap pemberdayaan UMKM lokal. Setiap dapur diperbolehkan bekerja sama dengan 10 hingga 15 pemasok (supplier) dari kalangan UMKM sekitar.

“Bahan pangan seperti sayur, ikan, dan kebutuhan lainnya diutamakan berasal dari wilayah setempat untuk memastikan perputaran ekonomi lokal tetap hidup. Kami arahkan sebisa mungkin menggunakan supplier yang dekat dari dapurnya, agar uang beredar di masyarakat sekitar. Dengan begitu, UMKM semakin terlibat dalam mendukung ketahanan pangan daerah,” jelasnya.

Kendati demikian, pelaksanaan MBG di Riau tidak terlepas dari tantangan. Salah satu kendala utama terdapat di daerah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Meranti yang kerap menghadapi gangguan rantai pasok bahan baku akibat faktor geografis dan transportasi.

“Untuk mengatasi hal tersebut, BGN membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG di tiap kabupaten/kota guna memastikan keberlangsungan operasional dapur,” paparnya. **