Provinsi Riau Dapat Kucuran Dana Rp25,12 Triliun dari APBN 2025

PEKANBARU – Provinsi Riau mendapat kucuran dana Rp25,12 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang dialokasikan melalui Transfer ke Daerah (TKD). Dana jumbo ini akan membiayai pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan di 12 kabupaten/kota.

Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyebut sejumlah proyek strategis siap berjalan tahun ini. Salah satunya adalah pembangunan flyover Garuda Sakti untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di kawasan padat lalu lintas.

“Selain flyover, ada peninggian badan jalan di ruas Kerinci yang sering terendam banjir, serta penataan kawasan wisata sejarah Candi Muara Takus. Kami juga menyiapkan pembangunan turab di Indragiri Hulu untuk mengantisipasi banjir dan longsor,” kata Wahid, Selasa (2/9/2025).

Infrastruktur Jadi Ujung Tombak
Program Infrastruktur Jalan Daerah (IJD) akan menjadi prioritas, dengan harapan dapat memperlancar konektivitas antarwilayah. Gubernur Abdul Wahid menegaskan, percepatan infrastruktur tidak hanya memberi kenyamanan masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Riau.

“Pembangunan ini bagian dari sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan di Bumi Lancang Kuning,” ujarnya.

Dari total alokasi Rp25,12 triliun, Pemprov Riau sendiri menerima Rp4,19 triliun. Dana itu akan difokuskan untuk program prioritas, mulai dari pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan kesehatan, hingga penguatan sektor pendidikan.

Bayangan Pemangkasan Dana 2026
Meski demikian, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau mengingatkan adanya potensi tantangan. Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2026, dana transfer untuk daerah diperkirakan akan dipangkas hingga 25 persen. Jika kebijakan itu terealisasi, Riau bisa kehilangan pemasukan Rp6,39 triliun pada tahun depan.

Kondisi ini membuat pemanfaatan dana tahun 2025 menjadi sangat krusial. Pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan setiap proyek agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat sebelum alokasi anggaran diperkecil.**