PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau memproyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025 akan mencapai Rp8,21 triliun. Angka ini setara dengan 86,77 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Riau yang ditetapkan sebesar Rp9,47 triliun.
Proyeksi kinerja keuangan daerah ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto dalam sebuah kegiatan refleksi akhir tahun 2025. Agenda tersebut digelar sebagai wujud keterbukaan informasi publik mengenai kondisi fiskal daerah.
SF Hariyanto mengakui bahwa sepanjang 2025, Pemprov Riau menghadapi berbagai tantangan fiskal. Namun, ia menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah dipastikan tetap berada dalam koridor yang terkendali.
“Realisasi proyeksi PAD kami adalah Rp4,19 triliun atau 80,59 persen. Sementara untuk pendapatan transfer, diperkirakan mencapai Rp4,02 triliun atau 94,36 persen. Kemudian, lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan mencapai Rp6,22 miliar atau 67,26 persen,” kata SF Hariyanto di Pekanbaru, Jumat (2/1/2026).
Pada sisi pengeluaran, realisasi belanja daerah hingga akhir 2025 diperkirakan mencapai Rp7,93 triliun. Angka ini setara 83,70 persen dari total anggaran yang sudah ditetapkan.
Ia menegaskan, kendati terdapat sejumlah keterbatasan fiskal, belanja daerah tetap diprioritaskan untuk memenuhi belanja wajib dan sejumlah program strategis yang memberikan dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, Pemprov Riau telah mengambil beberapa kebijakan pengendalian anggaran. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 30 persen, yang berlaku untuk periode Oktober hingga Desember 2025.
“Pengurangan TPP ASN ini adalah salah satu upaya pengendalian yang kami lakukan. Bersamaan dengan itu, kami memastikan bahwa belanja wajib tetap terpenuhi, dan kami terus menggali berbagai potensi sumber pendapatan lain,” jelas SF Hariyanto.
Selain fokus pada optimalisasi PAD, Pemprov Riau juga mendorong penguatan pendapatan alternatif melalui langkah pengelolaan aset daerah. Upaya ini mencakup rencana pembangunan Hotel Riau di Jakarta dan optimalisasi pengelolaan Hotel Aryaduta Pekanbaru. Aset-aset ini diharapkan dapat menjadi penopang pembiayaan pembangunan daerah di masa depan.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, Pemprov Riau menunjukkan optimisme bahwa roda pembangunan daerah dapat terus berjalan secara berkelanjutan di tengah dinamika dan tekanan fiskal tingkat nasional.
Sumber: Bisnis
