Bappeda Riau Dorong Evaluasi Tata Kelola Keuangan untuk Daerah

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau menyoroti ketimpangan antara besarnya aktivitas ekonomi daerah dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Riau, Purnama Irwansyah, menerangkan bahwa berdasarkan pemaparan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), terdapat dana masyarakat sekitar Rp37 triliun yang beredar di Provinsi Riau.

Dikatakan, besarnya dana tersebut mencerminkan potret usaha masyarakat Riau yang sebenarnya cukup kuat. Namun, potensi ekonomi yang dikelola rakyat tersebut justru banyak mengalir keluar daerah dan tidak memberi dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah daerah.

“Tadi disebutkan oleh LPS, ada uang yang masih banyak di Riau, sebesar kurang lebih Rp37 triliun. Kalau kami lihat itulah potret usaha yang ada di Riau yang dikelola rakyat,” katanya di detikcom Regional Summit Riau, Pekanbaru, Jumat (19/12/2025).

Dijelaskan, kondisi ini pada akhirnya merugikan daerah. Pasalnya, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau tercatat sangat besar, yakni mencapai Rp1.112 triliun, tetapi tidak berbanding lurus dengan kapasitas anggaran yang dikelola pemerintah daerah.

“Yang dikelola rakyat itu semua keluar, sebetulnya merugikan Riau. Karena PDRB di Riau itu Rp1.112 triliun, hanya sepertiga dari DKI. Tetapi apa yang dikelola Riau, APBD-nya cuma Rp8 triliunan,” jelasnya.

Diungkapkan, ketimpangan tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem distribusi dan pengelolaan negara. Dengan PDRB sebesar itu, seharusnya pemerintah kabupaten/kota di Riau tidak mengalami kesulitan dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

“Itu tidak sebanding sama sekali dengan apa yang diperoleh Riau. Kemana pajak-pajak dari Rp1.112 triliun itu. Seharusnya bupati dan wali kota tidak pusing mengelola daerahnya,” tegasnya.

Ia juga menyinggung tuntutan inovasi yang kerap dibebankan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, inovasi akan sulit diwujudkan secara maksimal apabila tidak ditopang oleh kapasitas anggaran yang memadai.

“Saat ini kita disuruh berinovasi, tetapi kalau kebutuhan kita misalnya 100, kita punya uang 8. Bagaimana inovasinya mencukupi 10. Nah ini yang sebetulnya kita sesalkan juga, bagaimana mengelola uang negara ini,” pungkasnya.**