PT PIR Terancam Kolaps, DPRD Riau Minta Langkah Cepat Pemprov Riau

PEKANBARU – Kondisi PT Perusahaan Investasi Riau (PIR), salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Riau, kini dikabarkan berada dalam situasi kritis.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, mendesak Gubernur Riau untuk segera mengambil langkah cepat dan strategis agar perusahaan tersebut tidak benar-benar kolaps.

“Saya sarankan Gubernur Riau segera membentuk tim penyelamatan PT PIR. Jangan sampai BUMD ini benar-benar kolaps,” tegas Abdullah, Senin (3/11/2025).

Menurutnya, PT PIR masih memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, penyelamatan perusahaan ini harus menjadi prioritas pemerintah provinsi.

Abdullah mengusulkan agar dibentuk tim khusus yang beranggotakan para ahli dan pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi penyelamatan PT PIR.

Tim tersebut diharapkan mampu melakukan audit menyeluruh, meninjau kembali kebijakan manajemen, serta melakukan negosiasi ulang dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan keuangan perusahaan.

Beberapa pihak yang disebut memiliki kaitan dalam persoalan PT PIR antara lain PT Riau Andalan Lestari (RAL), Bank Muamalat Indonesia (BMI), serta sejumlah perusahaan trader batubara yang pernah bekerja sama dengan BUMD tersebut.

“Jika masalah-masalah ini tidak dibereskan, PT PIR akan sulit melakukan pemulihan atau fight back,” ujar Abdullah.

Kondisi internal PT PIR saat ini disebut sangat memprihatinkan. Menurut Abdullah, rekening perusahaan telah diblokir akibat tunggakan pajak, sehingga aktivitas keuangan lumpuh total.

Selain itu, PT PIR juga masih memiliki utang besar kepada kementerian terkait yang belum terselesaikan.

“Ini harus diselesaikan dengan pendekatan profesional dan melibatkan semua pihak agar tidak semakin membebani keuangan daerah,” tambahnya.

Krisis keuangan yang dialami PT PIR membuat manajemen tidak mampu membayar gaji pegawai. Beberapa karyawan bahkan terpaksa dirumahkan karena dana operasional perusahaan tidak mencukupi.

Melihat situasi tersebut, DPRD Riau meminta Gubernur Riau segera bertindak sebelum kondisi semakin memburuk.

Abdullah menegaskan, PT PIR masih dapat diselamatkan asalkan pemerintah provinsi, manajemen perusahaan, dan para pihak terkait bekerja sama secara konkret, transparan, dan terkoordinasi.***

 

sumber: halloriau