JAKARTA — Gubernur Riau Abdul Wahid yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai harta kekayaan senilai Rp4,8 miliar.
Data tersebut ia sampaikan ke KPK pada 31 Maret 2024, saat menjadi anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dilansir dari laman e-LHKPN KPK, Abdul Wahid mempunyai aset 12 bidang tanah dan bangunan yang merupakan hasil sendiri senilai Rp4.905.000.000.
Rinciannya terdiri dari tanah dan bangunan seluas 100 meter persegi di Pekanbaru Rp800.000.000; tanah dan bangunan seluas 376 meter persegi di Pekanbaru Rp55.000.000; tanah dan bangunan seluas 10.000 meter persegi di Indragiri Hilir Rp20.000.000.
Kemudian tanah dan bangunan seluas 20.000 meter persegi di Pekanbaru Rp800.000.000; tanah dan bangunan seluas 450 meter persegi di Pekanbaru Rp100.000.000; tanah dan bangunan seluas 14.900 meter persegi di Kampar Rp200.000.000; tanah dan bangunan seluas 16.400 meter persegi di Kampar Rp120.000.000.
Selanjutnya tanah dan bangunan seluas 21.000 meter persegi di Kampar Rp120.000.000; tanah dan bangunan seluas 18.400 meter persegi di Kampar Rp120.000.000; tanah dan bangunan seluas 10.300 meter persegi di Kampar Rp120.000.000.
Lalu tanah dan bangunan seluas 18.200 meter persegi di Kampar Rp150.000.000 serta tanah dan bangunan seluas 1.555 meter persegi di Jakarta Selatan Rp2.300.000.000.
Abdul Wahid turut mencantumkan kepemilikan kendaraan senilai Rp780.000.000. Terdiri dari Mobil Toyota Fortuner Jeep Tahun 2016, hasil sendiri, Rp400.000.000; dan Mobil Mitsubishi Pajero Tahun 2017, hasil sendiri, Rp380.000.000.
Tak ada harta bergerak lainnya dan surat berharga dalam LHKPN tersebut. Hanya saja, Abdul Wahid tercatat mempunyai kas dan setara kas senilai Rp621.046.622 serta utang sebesar Rp1.500.000.000.
“Total harta kekayaan Rp4.806.046.622,” demikian dilansir dari laman e-LHKPN KPK, Selasa (4/11).
Terdapat peningkatan sejumlah Rp750.000.000 dari laporan tahun sebelumnya. Pada 14 April 2023, Abdul Wahid melaporkan harta kekayaan ke KPK senilai Rp4.056.046.622.
KPK menggelar OTT di Riau pada Senin, 3 November 2025 dengan menangkap 10 orang. Selain Abdul Wahid, sembilan orang di antaranya merupakan penyelenggara negara.
Dari operasi senyap tersebut, KPK turut menyita uang. OTT ini berkaitan dengan proyek di Dinas PUPR.
“Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi, nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Kantornya, Jakarta, Senin (3/11).
OTT di Riau ini merupakan kali keenam yang dilakukan KPK di tahun 2025. Sebelumnya, KPK membongkar kasus dugaan pemerasan dan/atau gratifikasi berkaitan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang menyeret Immanuel Ebenezer dkk saat menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI.***
sumber: CNN Indonesia
DUMAI – Keterbukaan informasi publik di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Dumai dipertanyakan. Pasalnya,…
DUMAI – Polemik pencalonan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Dumai terus bergulir.…
DUMAI – Dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan nasional, Polsek Kawasan Pelabuhan…
Pekanbaru - Kepolisian Daerah (Polda) Riau bersama Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan,…
DUMAI - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) 234 Solidarity Community (SC) bersama jajaran Dewan Pimpinan Wilayah…
DUMAI - Terkait dengan aksi balapan liar di Jalan Sudirman yang sangat meresahkan penguna jalan…