Meranti

Ratusan Keluarga di Meranti Pilih Mundur dari Bansos

SELATPANJANG – Di tengah mayoritas warga Kabupaten Kepulauan Meranti yang masih masuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan bergantung pada bantuan sosial, ratusan keluarga justru memilih keluar secara sukarela dari daftar penerima bantuan pemerintah.

Data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dissos P3AP2KB) Kepulauan Meranti mencatat, hingga Desember 2025 terdapat 167.676 jiwa yang masuk dalam kelompok Desil 1 hingga 5 pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kelompok ini dikategorikan sebagai masyarakat miskin hingga rentan miskin.

Sementara itu, penduduk yang tergolong relatif mampu atau masuk Desil 6 hingga 10 hanya berjumlah 41.228 jiwa.

Di balik tingginya angka tersebut, tercatat sebanyak 280 keluarga memilih melakukan graduasi mandiri, yakni mengundurkan diri dari status Keluarga Penerima Manfaat (KPM), meskipun masih tercatat dalam kelompok desil penerima bantuan.

“Graduasi ini adalah keluarga yang sebelumnya masuk Desil 1 sampai 5 dan berhak menerima bantuan, namun memilih keluar secara mandiri,” ujar Kepala Dissos P3AP2KB Kepulauan Meranti, Rokhaizal, didampingi Kabid Sosial Hasbul Munzir kepada RIAUPOS.CO, Kamis (29/1/2026).

Langkah ini dinilai mencerminkan mulai tumbuhnya kesadaran dan kemandirian ekonomi pada sebagian masyarakat, meskipun secara umum tingkat ketergantungan terhadap bantuan sosial masih tergolong tinggi.

Dari total penduduk kelompok desil rendah tersebut, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Desil 1 hingga 5 tercatat sebanyak 18.949 jiwa. Sementara penerima dari Desil 6 hingga 10 hanya 55 jiwa. Selain itu, penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) di Kepulauan Meranti mencapai 47.374 jiwa.

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih membutuhkan intervensi negara, terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar di sektor pangan dan kesehatan.

Rokhaizal merinci, Kecamatan Tebing Tinggi menjadi wilayah dengan jumlah graduasi mandiri tertinggi, yakni 78 keluarga. Disusul Kecamatan Rangsang sebanyak 67 keluarga dan Kecamatan Tebing Tinggi Barat sebanyak 34 keluarga.

Selanjutnya, Kecamatan Rangsang Barat dan Pulau Merbau masing-masing mencatat 29 keluarga, Kecamatan Rangsang Pesisir 18 keluarga, Kecamatan Merbau 17 keluarga, Kecamatan Tasik Putri Puyu tujuh keluarga, serta Kecamatan Tebing Tinggi Timur menjadi yang terendah dengan satu keluarga.

“Ini menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat mulai berupaya mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan, meskipun secara keseluruhan jumlah warga yang membutuhkan perlindungan sosial masih sangat besar,” ujarnya.

Fenomena graduasi mandiri ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. Di satu sisi menunjukkan keberhasilan pemberdayaan pada kelompok tertentu, namun di sisi lain menegaskan bahwa tantangan utama Kepulauan Meranti masih terletak pada tingginya jumlah penduduk miskin dan rentan miskin yang memerlukan kebijakan ekonomi jangka panjang, bukan hanya bantuan bersifat sementara.**

 

 

sumber: RIAUPOS.CO

Ahmad 123

Recent Posts

Petugas Kebersihan DLH Dumai Terus Berjuang Wujudkan Kota Bersih dan Nyaman

DUMAI – Di balik wajah Kota Dumai yang bersih dan nyaman, terdapat dedikasi para petugas…

3 hari ago

Bhabinkamtibmas Kelurahan Dumai Kota Cek Program Ketahanan Pangan Bergizi, Fokus pada Budidaya Terong

DUMAI – Dalam rangka mendukung Program Ketahanan Pangan Bergizi yang dicanangkan pemerintah, Bhabinkamtibmas Kelurahan Dumai…

1 minggu ago

Forum TJSP Diminta Transparan: Berapa Dana CSR Terkumpul dan ke Mana Disalurkan?

DUMAI , 27 July 2026— Polemik keterbukaan informasi terkait pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR)…

2 minggu ago

Jelang Panen, Polsek KSKP Dumai Cek Perkembangan Tanaman Hidroponik Pakcoi

DUMAI – Sebagai bentuk dukungan terhadap Program Ketahanan Pangan Nasional yang dicanangkan pemerintah, Polsek Kawasan…

2 minggu ago

10 Hari Berlalu, Data Laporan Forum TJSP Belum Diberikan, LHMB Datangi PPID dan DPMTSP

DUMAI — Batas waktu 10 hari untuk menjawab permintaan data laporan Forum Tanggung Jawab Sosial…

2 minggu ago

Ketua DPC Gerindra Dumai Johannes MP Tetelepta Dukung Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis

DUMAI – Ketua DPC Partai Gerindra Kota Dumai, H. Johannes MP Tetelepta, atau yang akrab…

1 bulan ago