Warga Rohil Pilih ‘Hukum Jalanan’ Lawan Mafia Narkoba, DPRD Riau: Puncak Amarah yang Terabaikan

PEKANBARU – Fenomena aksi main hakim sendiri yang berujung pada pembakaran rumah terduga bandar narkoba di Panipahan dan Rantau Kopar menjadi alarm keras bagi stabilitas keamanan di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

Anggota DPRD Riau, Dodi Syaputra menilai, rentetan aksi massa tersebut bukanlah sekadar kriminalitas biasa, melainkan manifestasi dari gunung es kekecewaan rakyat.

Dodi Syaputra, legislator daerah pemilihan (Dapil) Rohil itu mengungkapkan, peredaran narkotika di wilayahnya kini sudah berada pada level yang sangat mengkhawatirkan.

Ia menyoroti dugaan praktik jual-beli barang haram tersebut yang mulai dilakukan secara terbuka di beberapa titik, seolah menantang wibawa hukum.

Menurut Dodi, kemarahan warga yang meledak hingga membakar bangunan milik terduga pelaku narkoba adalah bentuk protes terhadap lambannya respon aparat penegak hukum (APH).

Masyarakat merasa gerah melihat peredaran narkoba yang kian masif tanpa ada tindakan nyata yang mampu memberikan efek jera.

“Saya sangat memahami dan merasakan kemarahan serta keresahan masyarakat Panipahan dan Rantau Kopar atas maraknya peredaran narkoba yang seolah dibiarkan terus menerus tanpa penanganan yang tegas,” ujar Dodi, Minggu (10/5/2026).

Ia menegaskan, rakyat sebenarnya hanya menginginkan rasa aman dan lingkungan yang bersih untuk tumbuh kembang anak cucu mereka.

Namun, ketika saluran hukum formal dianggap tidak berfungsi maksimal, rakyat cenderung mengambil alih peran tersebut untuk melindungi masa depan generasi mereka.

Dodi menekankan, isu narkoba buka sekadar masalah kriminal, melainkan ancaman eksistensial bagi kualitas sumber daya manusia (SDM) di Rohil.

Narkoba dianggap sebagai penghancur mimpi-mimpi besar anak muda di daerah tersebut.

“Kita menginginkan anak-anak kita kelak bisa menjadi orang besar dan menorehkan banyak prestasi. Namun narkoba adalah pengaruh buruk yang dapat merusak cita-cita kita semua,” tambahnya.

Legislator ini mendesak agar negara segera hadir secara fisik dan fungsional. Ia mewanti-wanti agar tidak ada kesan “main mata” antara oknum aparat dengan para bandar besar.

Dodi Syaputra mendesak Polri dan instansi terkait untuk membongkar jaringan narkoba hingga ke akar-akarnya (the big fish), bukan hanya menangkap kurir atau pemakai di level bawah.

Transparansi proses hukum menjadi kunci utama untuk memulihkan kembali kepercayaan publik (public trust).

“Hukum jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jangan sampai ada masyarakat yang tersakiti, karena pada dasarnya rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi,” tegas Dodi.**

 

Sumber: pekanbaru.tribunnews.com