Beranda Riau Dumai Dinilai Monopoli Tupoksi Jabatan, Massa Minta Kadis PUPR Dumai Dicopot

Dinilai Monopoli Tupoksi Jabatan, Massa Minta Kadis PUPR Dumai Dicopot

88
BERBAGI
Tampak salah seorang koordinator GMPP saat menyuarakan aspirasi dan pernyataan sikap di halaman kantor Dinas PUPR Kota Dumai 

SOROTLENSA, DUMAI – Sejumlah massa yang tergabung dalam Gabungan Masyarakat Peduli Pembangunan (GMPP) Kota Dumai melakukan aksi pernyataan sikap di halaman kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PUPR), Jalan HR Soebrantas, Kecamatan Dumai Timur.

Mereka menuntut sejumlah poin kepada Kepala Dinas PUPR Kota Dumai, Eng Muhammad Syahminan. Sebagaimana yang diutarakan Ismail Azis selaku koordinator lapangan.

Diantaranya Dinas PUPR selaku penyelenggara pembangunan di bidang infrastruktur di Kota Dumai ini terkesan semrawut khususnya di pengelolaan organisasi.

Sehingga hal ini menciptakan sejumlah asumsi di tengah masyarakat dimana Syahminan terkesan melakukan tindak monopoli dengan menyalah gunakan wewenang tupoksinya.

“Akibatnya timbul kesimpangsiuran tugas dan tanggungjawab sehingga kinerja Dinas PUPR terkesan melempam,”sebut Mail sapaan akrabnya, Senin (24/9/18) siang.

Kemudian, disebut Mail, dikarenakan kesemrawutan organisasi di lingkungan intern PUPR, menyebabkan kegiatan infrastruktur di kota industri ini bermasalah, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian negara.

“Dan sampai sejauh ini saudara Syahminan tidak memberikan klarifikasi. Hal ini tentu saja menimbulkan asumsi masyarakat kalau ia (Syahminan) diduga melakukan konspirasi dan kongkalingkong dengan pihak tertentu,”kata dia.

Menurutnya, sebagai pihak yang mewakili masyarakat Dumai, ia menilai persoalan yang ada Dinas PUPR adalah musibah bagi pembangunan di Dumai.

“Orang yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah Muhammad Syahminan. Hal ini tidak bisa ditolerir,  karena ditakutkan akan berakibat fatal bagi keadaan Dumai mendatang,”ucapnya lagi.

Lalu, meminta kepada Wali Kota Dumai, Zulkifli As untuk mereposisi jabatan Syahminan sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Dumai.

“Apalagi aspirasi kami (GMPP) tidak diindahkan dalam kurun waktu 7 kali 24 jam, maka kami berjanji akan menurunkan massa lebih banyak lagi,”ucapnya dengan nada mengancam.(red)