Oleh: Irwandi Aziz
Di kota-kota besar hingga pinggiran desa, wajah yang paling konstan barangkali bukan bangunan baru atau taman indah, melainkan gunungan sampah. Pemandangan ini begitu akrab, begitu membatu, hingga sebagian dari kita menganggapnya “wajar”. Padahal, dalam bau busuk sampah yang menumpuk, menyelinap pula aroma lain yang tak kalah menyengat: aroma pembiaran sistemik.
Sampah, sebagaimana didefinisikan umum, adalah sisa aktivitas manusia yang tak lagi berguna. Tapi tidak sedikit orang, khususnya di lapisan bawah, yang justru menggantungkan hidup dari limbah ini. Di tangan pemulung, sampah plastik bisa jadi rupiah. Di tangan aktivis lingkungan, ia bisa disulap jadi produk kreatif daur ulang. Namun sayangnya, di tangan pemerintah, sampah masih terlalu sering hanya dianggap urusan teknis: dibersihkan, dibuang, dilupakan.
Padahal, secara ilmiah dan kebijakan, persoalan ini sudah lama punya solusi. Sampah organik bisa dijadikan kompos atau pakan. Sampah non-organik punya nilai jual daur ulang. Limbah B3 pun memiliki protokol penanganan tersendiri. Tapi mengapa sistem kita tetap gagap? Mengapa pengelolaan sampah seperti tak pernah mencapai titik beres?
Jawabannya mungkin lebih politis daripada teknis. Ketika sampah menjadi komoditas proyek, pemerintah lebih sibuk dengan pencitraan dan proyek pengadaan daripada menyelesaikan masalah secara tuntas. Selama masalah tidak diselesaikan tuntas, selalu ada pembenaran untuk alokasi anggaran—baik untuk kontainer baru, pelatihan, studi banding, hingga sosialisasi tanpa akhir.
Rakyat tak sebodoh dulu. Mereka sadar bahwa kerja bakti bukan solusi. Bahwa tiap bulan mengangkut sampah tanpa manajemen tak ubahnya menyiram air di padang pasir. Bahwa pengelolaan sampah seharusnya menjadi sistem terencana, berbasis data, teknologi, dan partisipasi masyarakat.
Sudah waktunya pemerintah berhenti memperlakukan sampah sebagai urusan pinggiran. Edukasi soal pemilahan wajib masuk kurikulum sekolah dan penyuluhan RT. Infrastruktur seperti bank sampah, alat daur ulang, dan insinerator kecil harus dibangun merata, bukan hanya di kota besar. Petugas kebersihan dan pemulung perlu diakui sebagai bagian dari sistem formal, bukan kelas dua.
Sampah bukan sekadar benda buangan. Ia adalah cermin: seberapa jujur kita mengelola hidup, seberapa adil negara menata kota, dan seberapa serius pemimpin memikul tanggung jawab. Bila sampah tetap dibiarkan menumpuk dari tahun ke tahun, maka sesungguhnya yang dibusukkan bukan hanya lingkungan, tapi juga integritas negara. Dan itu jauh lebih berbahaya dari sekadar bau tak sedap.
